Setya Novanto Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Presiden Joko Widodo

Setya Novanto Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi

LiputanInformasi.com – Nama Setya Novanto kian besar akibat kasus Papa Minta Saham, sesuatu yang sama sekali tidak terpuji. Meski nama baiknya telah dipulihkan oleh MKD, jelas orang ini bermasalah. Namanya juga sudah berkali-kali disebut dalam pusaran kasus E-KTP, termasuk dalam persidangan.

Akhirnya KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan E-KTP tahun anggaran 2011-2012. Novanto telah melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar itu terlihat santai saat hendak memimpin alat pleno DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat. Setnov sendiri terlihat santai ketika diberikan pertanyaan terkait status tersangka yang diberikan oleh KPK dalam kasus E-KTP.

“Saya mohon tolong jangan dibesar-besarkan. Bahwa saya sudah menerima uang, itu sebuah penzaliman,” kata Setnov di Kantor DPP partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (18/7).

Terkait dana Rp 574 miliar, Setnov menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang sebanyak itu dalam kasus E-KTP. “Jadi masalah Rp 574 miliar itu saya tidak pernah menerima, ini kan uang besar, bawanya kaya gimana, transfernya pakai apa,” terang dia.

Setya Novanto Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi
Baca Juga: Anak Jeremy Thomas Dianiaya Karena Memesan Narkoba, Jeremy Thomas Naik Pitam!

Ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah mengetahuinya. Dia mengatakan, Jokowi menghormati proses hukum terkait penetapan tersangka  terhadap Ketua Umum Partai Golkar yang merupakan salah satu partai pendukung pemerintahan tersebut.

Selain nama Setya Novanto, KPK pernah melakukan operasi tangkap tangan terhadap mantan Ketua DPD Irman Gusman dalam kasus suap kuota impor gula. Dengan artian, dua pimpinan lembaga legislatif tersangkut kasus korupsi. Johan mengatakan, menjadi tugas KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Johan mengatakan sebagai lembaga penegak hukum, apa yang dilakukan oleh KPK harus dihormati oleh siapapun termasuk Presiden sekali pun.

“Apa yang dilakukan KPK ya kita semua harus menghormati, termasuk Presiden, menghormati proses hukum. Saya kira tidak hanya pada KPK, kepada semua yang berkaitan dengan hukum harus dihormati lah prosesnya,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *