Pernyataan Komisi III Tentang Rapat yang Ditunda

Pernyataan Komisi III Tentang Rapat yang Ditunda

LiputanInformasi – Komisi III DPR, menyesalkan Kapolri Jendral Tito Karnavian membatalkan pertemuaan dalam rapat dengar pendapat yang sudah dijadwalkan. Ketua komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa mereka dapat memahami kenapa Tito membatalkan pertemuan ini. Hal ini dikarenakan Tito harus menyelesaikan beberapa agenda yang lebih penting.

Bambang mengatakan, penundaan tersebut berdasarkan surat permintaan penjadwalan waktu kembali yang ditandatangani Wakapolri Komjen Syafruddin No.B/5907/XI/2016 tertanggal 27 November 2016.

Didalam surat tertulis bahwa penundaan tersebut disebabkan karena selain harus menemani Presiden joko Widodo dalam mengunjungi beberapa wilayah. Kalpori juga harus bertemu dengan beberapa elemen penting untuk membahas tentang unjuk rasa aksi damai bela islam III.

Pernyataan Komisi III Tentang Rapat yang Ditunda

Agenda dalam pertemuan antara Komisi III DPR dengan Kalpori. Tidak lain untuk mempertanyakan dan memperdalam tentang adanya makar dengan menunggangi rencana aksi damai bela islam III.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengatakan. Pihaknya akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meminta penjelasan soal informasi adanya agenda makar dalam demonstrasi pada (28/11) mendatang. Komisi III DPR juga akan menanyakan sumber informasi yang didapat Tito.

“Nanti tanggal 28, Senin, kami Komisi III memanggil Kapolri. Kita akan meminta Kapolri memberi penjelasan secara terbuka apa alasan-alasan beliau menyampaikan ada makar apabila berdasarkan info intelijen. Siapa yang dimaksud intelijen,” kata Benny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).

Selain itu dia mengatakan, Komisi III DPR mengapresiasi Polri dalam waktu singkat menyelesaikan pemeriksaan dan melimpahkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok ke Kejaksaan Agung.

Menurut dia, meskipun “bola panas” kasus Ahok tidak lagi di tangan kepolisian, namun Komisi III DPR RI tetap akan mempertanyakan kesiapan Polri dalam mengantisipasi keputusan akhir atas kasus Ahok yang dapat dipastikan, apapun keputusannya akan menimbulkan pro kontra di ruang publik.

Baca Juga Berita dan Informasi Lainnya DISINI

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *