Pemerintah Melibatkan Swasta Dalam Proyek Infrasturktur

Pemerintah Melibatkan Swasta Dalam Proyek Infrasturktur

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberikan ruang bagi pihak swasta. Dalam ikut berperan dalam membangun dan mengelola infrastruktur sektor transportasi laut dan udara di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proyek infrastruktur guna mendukung perekonomian nasional.

Karenanya dengan keterlibatan swasta sektor transportasi bisa lebih eksis dan bisa melaksanakan pembangunan yang lain. Dan tentunya bisa menjadikan kapitalisasi sektor ekonomi yang lain. Proyek yang akan ditawarkan dan dibangun swasta bakal semakin banyak setiap tahunnya. Proyek tersebut nantinya tetap akan berjalan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Budi Karya menuturkan, pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi kekurangan pendanaan. Dengan melalui kebijakan fiskal melalui melalui peningkatan penerimaan pajak, dan PNBP. Namun, menurut dia, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi kekurangan pendanaan proyek infrastruktur di sektor perhubungan.

Menurut Budi Karya, cara alternatif  lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah melalui peningkatan peran swasta dan BUMN. Terutama dalam penyediaan infrastruktur transportasi,” ucapnya. Beliau berharap, dengan masuknya swasta proyek pembangunan transportasi bisa dipercepat dan sesuai dengan target realisasi pembangunan.

Pemerintah Melibatkan Swasta Dalam Proyek Infrasturktur

Setidaknya, ada beberapa proyek infrastruktur yang ditawarkan ke swasta pada tahun 2017, yakni :
Direktorat Jendral Perhubungan Udara :
– Pengembangan Terminal‎ Mengwi, Badung, Bali
– Pengembangan Terminal Tirtonadi‎, Solo
– Pembangunan Angkutan Masal Perkotaan di kota-kota besar

Direktorat Jendral Perkeretaapian
– KA Express Line Bandara International Soekarno-Hatta
– Program Pembangunan KA Akses Bandara Adi Sumarmo, Solo
– Program Pengembangan KA Kertapati-Simpang-Tanjung Api-Api
– Program Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Direktorat‎ Jendral Perhubungan Laut :
– Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019, sektor perhubungan membutuhkan pendanaan proyek infrastruktur sebesar Rp 1283 triliun. Akan tetapi, pemerintah hanya mampu menyediakan lewat APBN sebesar Rp 491 triliun. Adanya kekurangan pendanaan proyek infrastruktur menjadi alasan pihak swasta dilibatkan. Maka dari itu, Pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas. Hal ini dalam rangka mengatasi kekurangan dana yang dimiliki oleh pemerintah dalam proyek-proyek tersebut.

Jika dulu proyek infrastruktur yang dibuka untuk swasta hanya jalan tol. Maka saat ini pihaknya akan buka lebih banyak proyek infrastruktur untuk pihak swasta, salah satunya bandara. Jokowi menuturkan jika proyek-proyek jalan tol yang telah selesai dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk dan PT Waskita Karya Tbk harus dikonsesikan kepada pihak swasta. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan pelat merah ini bisa mendapatkan dana untuk membangun proyek infrastruktur lain.

Untuk Berita Lainnya Silakan Klik Disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *