Kasus Korupsi E-KTP Ini Menyeret 7 Nama, Termasuk Ahok

LiputanInformasi.com – Kasus Korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 2,3 triliun mengaitkan banyak nama dari anggota DPR, pejabat negara hingga pengusaha. Ketua DPR Setya Novanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, termasuk di antara nama yang disebut terlibat.

Mereka pun telah membantah kalau telah terlibat dalam kasus korupsi e-KTP ini. Begitupun banyak nama lainnya yang juga ikut menyangkal terlibat kasus korupsi berjamaah itu.  Berikut nama-nama yang membantah terlibat mega korupsi ini.

1. Arief Wibowo

Anggota Komisi II DPR, Arief Wibowo menjadi satu dari sejumlah pihak yang turut disebut dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP yang dibacakan pada Kamis (9/3) hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Namun, Arief membantah apa yang tertera dalam dakwaan bahwa ia diduga turut menerima sekitar 108 Ribu dolar AS atau sekitar Rp 1,4 miliar. Ia juga mengaku tidak pernah mengenal Andi Agustinus alias Andi Narogong yang diduga sebagai pengusaha yang bertugas memberi sejumlah uang.
“Saya tidak tahu, tidak kenal, tidak pernah bertemu apalagi menerima dana dari Agustinus itu, Astaghfirullah,” ujar Arief kepada wartawan melalui pesan singkat pada Kamis (9/3).
Ia mengaku, saat pembahasan proyek KTP-el, baru setahun menjadi anggota DPR RI. Karenanya, ia mengaku tidak mengerti detail pembahasan proyek tersebut. “Demi Allah dan demi apapun saya nggak kenal, tahu saja tidak!” tegas Arif.
Ia menambahkan, termasuk disebutnya PDIP menjadi salah satu partai yang diduga menerima uang haram sekitar Rp 80 miliar. “Saya enggak ngerti,” ungkapnya. Karenanya, ia pun merasa dirugikan atas penyebutan nama dirinya tersebut.
Diketahui, sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-el digelar Kamis (9/3) hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, dalam dakwaan terungkap nama-nama besar yang diduga ikut menerima aliran uang korupsi sekitar Rp 2,3 Triliun.

Kasus Korupsi e-KTP – BACA JUGA>>> Ahok Tertawa Saat di Tuding Dapat Dukungan dari Jokowi di Pilkada DKI

2. Marzukie Alie
Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie menjadi satu dari sejumlah pihak yang turut disebut dalam dakwaan menerima bancakan dari oriyek e-KTP. Namun demikianm Marzuki membantah apa yang  tertera dalam dakwaan yang menyebutnya turut menerima aliran dana sekitar Rp 20 miliar.
“Saya pastikan tidak benar, saya pastikan tidak menerima apa-apa,” ujar Marzuki saat kepada wartawan pada Kamis (9/3).
Terkait disebutnya namanya tersebut, Marzuki mengaku memang kerap dikaitkan dalam sejumlah kasus korupsi. Namun kata dia, dari penyebutan tersebut tidak ada yang terbukti. Karenanya, ia memastikan begitu halnya dalam penyebutan namanya kali ini.
“Kalau disebut sudah biasa, bukan kasus ini saja. Tapi apakah saya ikut-ikutan atau ikut nikmati, itu yang penting. Konsekuensi (pernah menjabat) Ketua DPR ya begitu, kan sering, tapi tidak pernah dipanggil, diminta keterangan,” kata Marzuki.
Apalagi kata dia, ia merasa tidak pernah ada kaitan dengan kasus e-KTP, di mana merupakan domain Komisi II DPR dan Badam Anggaran DPR saat itu. “Kedua saya tak ada kaitannya dengan e-KTP, itu domain komisi II DPR dan Banggar dan dia di bawah koordinasi salah satu wakil ketua DPR, tak bersentuhan sama sekali dengan saya,” katanya.
3. Basuki Tjahaja Purnama
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan dirinya tidak pernah menerima aliran dana korupsi E-KTP yang banyak menjerat anggota Komisi II DPR RI.
Saat itu, Ahok masih menjadi anggota Komisi II DPR RI. Dalam dakwaan disebutkan anggota Komisi II menerima aliran dana tersebut, meski tak disebutkan siapa saja anggota Komisi II dimaksud.
“Karena gue nggak pernah terima duit dari dulu. Dan kamu kalau lihat berita, rekaman yang ada di DPR saya paling keras. Malah saya katakan kami nggak perlu bikin E-KTP sendiri,” kata Ahok, Rabu (8/3) malam.
Bahkan, saat masih di Komisi II, Ahok mengaku sangat menentang proyek tersebut. Sebab, ia memilih menggunakan perekaman data di bank pembangunan daerah. “Saya sampai bilang kok, seperti zaman nabi-nabi saja, sensus. Kan kalau takut dobel KTP, kita kasih dua NPWP mau nggak. Sederhana cara kontrolnya. Bank lebih bagus sistemnya. BI kontrol orang dengan baik,” katanya.
Terkait dana aliran yang ikut memberi kekayaan kepada semua anggotanya, Ahok kembali menegaskan dirinya tidak pernah merasakan aliran tersebut lantaran saat pengesahannya Ahok tidak ikut terlibat di dalamnya. “Waktu kasus ini kan saya sudah keluar. APBN-P 2012 kan saya sudah keluar,” ujarnya.
Ahok juga mengungkapkan, dirinya sempat ditawari pindah ke Komisi VIII. Ia pun mencurigai penawaran tersebut lantaran usulan dirinya di UU Pilkada tentang pasal pembuktian terbalik harta yang mau mencalonkan diri menjadi kepala daerah.
Sumber: posmetro

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *