Jusuf Kalla Kembali Menegaskan PBB Tidak Boleh Ikut Campur Dalam Hukum Indonesia

Jusuf Kalla Kembali Menegaskan PBB Tidak Boleh Ikut Campur Dalam Hukum Indonesia

Liputaninformasi – Wakil Presiden Jusuf kalla kembali mengingatkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak mencapuri dalam penegakan hukum Indonesia. Hal ini diutarakan oleh JK karena PBB kembali meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengkaji kembali hukuman yang diterima Ahok.

“Mereka (PBB) tidak boleh campuri urusan kita, hukum kita. Siapa pun nggak boleh,” kata Wapres JK saat memberikan keterangan pers di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (23/5).

JK kembali menegaskan bahwa jika PBB mengintervensi hukum di Indonesia maka nanti akan terjadi pertentangan. Dan tentunya hal ini berlaku juga kepada Indonesia yang tidak boleh mencampuri urusan hukum yang berada di negara lain.

“Sama dengan kita tidak boleh mencampuri urusan hukum di Malaysia, urusan hukum di Amerika Serikat. Sama tidak bolehnya dia (PBB) mencampuri urusan hukum kita. Kalau orang sudah boleh saling mencampuri urusan hukumnya negara ini, dunia ini bisa menjadi ladang pertentangan,” tutur Wapres JK.

Baca Juga : Veronica Tan Menangis Saat Membaca Surat yang Ditulis Ahok Dalam Jumpa Pers
Jusuf Kalla Kembali Menegaskan PBB Tidak Boleh Ikut Campur Dalam Hukum Indonesia

JK kembali meyakini bahwa PBB tidak mungkin mencampuri urusan hukum yang diterima oleh Ahok. Karena menurut dia, mungkin hanya ada satu orang anggota saja yang mendesak Pemerintah dan itu tidak boleh mengatas namakan PBB.

“Enggak benar itu PBB, mungkin satu orang anggota apa itu ngomong. Sama dengan seorang anggota DPR ngomong, tidak berarti DPR begitu ngomongnya. Nggklah. Jadi jangan katakan PBB minta, nggk benar sama sekali,” ujarnya.

Hal ini dikarenakan, kata JK, pada prinsip setiap keputusan PBB harus bedasarkan hasil sidan paripurna. Sementara dalam kasus ini, desakan PBB tersebut bukan dari keputusan rapat paripurna PBB. Jadi anggota tersebut tidak boleh mengataskan nama PBB.

Pihak PBB diketahui mendesak Pemerintah untuk meninjau kembali vonis dua tahun Ahok melalui media Twitter.  “Kami prihatin atas hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Gubernur Jakarta atas dugaan penistaan melawan Islam. Kami meminta Indonesia untuk meninjau kembali hukum penistaan tersebut,” tutur Dewan HAM PBB di akun resmi mereka @OHCHRAsia, Selasa (9/7).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *