Kepolisian Meminta kasus Ahok Ditunda, Ini Tangapan Dari Kubu Anies-Sandi

Tangapan Kubu Anies-Sandi Tentang Kasus Ahok Yang Ditunda

Liputaninformasi – Polda Metro jaya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) untuk menunda sidang lanjutan dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Bahkan, Polda Metro Jaya juga telah mengirimi surat ke PN Jakut yang ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) M Iriawan. Penundaan ini perlu dilakukan demi menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta jelang pemungutan suara kedua Pilgub DKI Jakarta, 19 April 2017.

Badrul, kuasa hukum Ahok mengatakan, penundaan sidang dilakukan mulai agenda pekan depan maka ak ada pihak yang dirugikan. Sidang kasus Ahok pekan depan beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk Ahok. “Ditunda siap, tidak ditunda siap. Karena kami secara pembelaan, kami sudah mulai menyusun pembelaan,” kata Badrul.

Menangapi hal tersebut, Tim Advokasi Anies-Sandi, Yupen, mempertanyakan atas adanya surat permintaan penundaan persidangan Ahok oleh pihak kepolisian. Karena menurut mereka, pihak kepolisian sudah tidak memiliki kewenangan lagi dalam kasus yang melibatkan Ahok. Yupen kemudian membandingkan permintaan penundaan sidang Ahok  tersebut dengan pernghentian sementara kasus yang sedang menjerat Anies-Sandi. Sebab pihaknya perna meminta untuk menunda kasus tersebut, namun tidak ditangapi oleh polisi.

Baca Juga : Ahok Tersenyum Sambil Geleng-geleng Lihat Spanduk Perbandingan KJP Milik Anies-Sandi
B
aca Juga : Video Gusdur Tentang Al Maidah & Pilgub Diputar Disidang Ahok, Berikut Isi Videonya
Tangapan Kubu Anies-Sandi Tentang Kasus Ahok Yang Ditunda

“Yang pasti itu dua hal yang terpisah ya, dari kasus Anies-Sandi dengan Pak Ahok. Kalau kasus Anies-Sandi itu kan domainnya masih ada di kepolisian,” katanya.

Selain itu, Yupen juga mengatkan bahwa apa yang diminta oleh pihak kepolisian itu tidak beralasan. Menurut Yupen, kenapa pihak kepolisian tidak dari dulu sidang tersebut ditunda. “Nah, saya tidak mengerti, kenapa tuntutan, kenapa tak dari sidang-sidang sebelumnya. Apa urgensinya tuntutan, sehingga polisi melihat adanya reaksi yang berefek. Tapi, pada intinya begini, apapun, segala bentuk usaha yang bertujuan untuk menjaga kondusifitas Pilkada, kami setuju,” kata Yupen.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *