Isi Surat Fadli Zon kepada Presiden Jokowi Tentang Permintaan GNPF MUI

Isi Surat Fadli Zon kepada Presiden Jokowi

Liputaninformasi – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) terkait Tim Advokasi GNPF MUI. Surat tersebut ditandatangi Fadli Zon dengan perihal penyampaian asprirasi masyarakat. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Pimpinan DPR menerima Tim Advokasi GNPF MUI pada Senin 20 Februari 2017.

Didalam pertemuan itu, Tim Advokasi GNPF MUI menyampaikan beberapa permintaan yang salah satunya terkait dengan status Ahok yang masih menjabat sebagai Gubenur DKI.

Dalam surat tersebut, mereka mempertanyakan tentang isi pasal Pasal 83 ayat 3 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa pemberhentian sementara gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Presiden. Oleh karena itu, mereka meminta kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan sementara Ahok sebagai gubenur DKI jakata karena berstatus tersangka.

Isi Surat Fadli Zon kepada Presiden Jokowi

Selain itu, Fadli Zon mengatakan mereka juga meminta agar tindakan kriminalisasi terhadap ulama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat dihentikan. Karena mereka yakin, bahwa pihak kepolisian menyalahgunakan wewenang yang dimiliki serta dapat menyelenggarakan peradilan yang tidak adil.

Ketiga, mereka juga meminta pihak kepolisian untuk berhenti melakukan penangkapan dan penyelidikan terhadap mahasiswa tanpa dasar hukum yang jelas. Karena ini demi menjaga keamanan dan ketentraman terhadap negara.

Baca juga :
Presiden Jokowi : Kalau Freeport Susah di Ajak Berunding, Saya Akan Bersikap
Jokowi Menjawab Permintaan Menonaktifkan Ahok Yang Membuat Kegaduhan Politik

Keempat, mereka juga meminta kepada Kepolisian untuk menghentikan proses hukum Ust Bachtiar Nasir dan M Lutfie Hakim selaku ketua dan bendahara GNPF MUI oleh Bareskrim Polri yang didakwa tindak pidana pencucian uang. Mengingat dasar hukum yang digunakan kepolisian tidak sesuai dengan fakta yang ada, yaitu tidak adanya pengalihan kekayaan Yayasan Keadilan untuk Semua kepada pengurus, pengawas dan pembina. “Tidak adanya delik aduan dari para donatur sebagaimana tercantum dalam laporan polisi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.”

Fadli Zon juga menilai bahwa proses hukum terhadap kasus ini terkesan sangat tergesa – gesa dan bernuasa politi. Karena didalam surat perintah penyidikan dan surat panggilan saksi dibuat pada hari yang yang sama yaitu tanggal 6 Februari 2017.

Isi Surat Fadli Zon kepada Presiden Jokowi

Kelima, mereka juga meminta Polda Bali untuk menghentikan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Munarman selaku Panglima Aksi GNPF MUI. Munarman diketahui dijerat pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45a ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 156 KUHP terkait protes pemberitaan Kompas Group yang dianggal menyudutkan umat Islam. Menurut mereka, proses hukum terhadap Munarman melanggar asas locus delicti. Hal itu dikarenakan didalama surat tersebut tidak mempunyai tanda tangan kepolisian yang membawahi wilayah tersebut dalam hal ini Kepolisian Jakarta.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Dewan meneruskan aspirasi masyarakat tersebut kepada saudara Presiden Republik Indonesia,” kata Fadli. Diketahui, surat tersebut bertanggal 22 Februari 2017 bernomor PW/03563/DPR RI/II/2017.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *