Buni Yani Ditetapkan sebagai Tersangka Terkait Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat 2

Buni Yani Ditetapkan Sebagai Tersangka

Liputaninformasi – Penyidik Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Telah  menetapkan Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka terkait penyebaran video Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dosen London School of Public Relations (LSPR) itu dinilai memenuhi unsur menyebarkan informasi Suku Adat Ras dan Agama (SARA).

“Hasilnya pemeriksaan konstruksi hukum pengumpulan alat bukti penyidik. Dengan bukti permulaan yang cukup, Saudara BY (Buni Yani) kita naikkan statusnya jadi tersangka,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Awi menyampaikan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah Buni diperiksa sebagai terlapor selama lebih kurang sembilan jam. Buni mulai diperiksa sejak pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Lalu, bagaimana reaksi Buni Yani mengetahui statusnya tak lagi sebagai terlapor?

Pengacara Buni Yani, Aldwin Rahardian mengungkapkan, kliennya cukup kecewa dan merasa tidak fair lagi dengan hasil penyelidikan polisi. Kendati begitu, pria yang berprofesi sebagai dosen tersebut berharap mendapatkan keadilan pada perkara ini.

“Jujur, hari ini aku benar-benar sangat kecewa dan kaget sekali. Karena prosesnya sudah tak fair lagi pak Buni Yani baru sekali diminta menjadi saksi dan akan kooperatif. Padahal proses di BAP blm selesai digelar baru saja mau ajukan siapa nama-nama saksi BAP pun belum beres. Dia sudah keluarkan surat penangkapannya,” ucap Aldwin, Rabu (23/11/2016).

Aldwin melanjutkan, Buni Yani enggan menandatangani surat penangkapan dirinya. Saat ini, sang dosen kembali diperiksa secara maraton dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Lebih lanjut Aldwin mengatakan, kliennya sempat naik pitam saat menjalani pemeriksaan siang tadi. Namun, Aldwin tak mengetahui persis penyebab kekesalan Buni Yani sebelum ditetapkan sebagai tersangka itu.

“Tadi ada pertanyaan yang berulang-ulang. Kemudian dirasa hari itu enggak bener dinamika pemeriksaan begitu, kesal dia, mungkin karena capek,” penasihat hukum Buni Yani itu menandaskan.

Penyidik menjerat Buni dengan beberapa pasal :
  1. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto
  2. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
  3. Pasal pertama dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan jika setiap orang dengan sengaja. Dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bersifat menimbulkan rasa kebencian. Dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku Adat Ras dan Agama (SARA).

Baca Juga Berita dan Informasi Lainnya Disini

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *